Oleh: Alfino Byma Daffarial (Universitas Brawijaya)
Pendahuluan
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi pertanian sangat besar. Sebagian masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, maupun pelaku usaha hasil pertanian (Lestari et al., 2026). Selain menjadi sumber pangan, sektor pertanian juga berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan ketahanan nasional. Namun di tengah besarnya peran tersebut, pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi kesejahteraan petani dan keberlanjutan produksi pangan.
Berbagai masalah di sektor pertanian masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan akses teknologi, mahalnya pupuk, serta distribusi hasil pertanian yang kurang merata menjadi persoalan yang terus dirasakan petani. Banyak kebijakan pertanian yang dianggap kurang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan sehingga belum mampu memberikan solusi yang maksimal (Hidayat et al., 2024). Akibatnya petani sering berada pada posisi yang lemah dan kesulitan memperoleh kesejahteraan yang layak.
Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam membangun sektor pertanian yang lebih baik. Dari kelima sila yang ada, sila keempat memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan musyawarah, partisipasi rakyat, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sila keempat berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Makna dari sila tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat seharusnya melibatkan rakyat dan mempertimbangkan kepentingan bersama, termasuk dalam bidang pertanian.
Permasalahan Petani
Masih banyak petani di Indonesia yang kurang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan pertanian serta kurangnya dukungan ekonomi dan teknologi (Maulana et al., 2026). Kebijakan sering dibuat tanpa mempertimbangkan secara mendalam kondisi petani di lapangan. Misalnya, penetapan harga hasil panen terkadang tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Distribusi pupuk subsidi juga sering mengalami kendala sehingga banyak petani kesulitan memperoleh pupuk pada waktu yang tepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan petani masih perlu diperkuat agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penerapan sila keempat dalam sektor pertanian dapat dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah, petani, akademisi, dan masyarakat. Musyawarah penting dilakukan agar setiap pihak dapat menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang ada. Dengan adanya permusyawarahan, pemerintah dapat memahami kondisi nyata yang dihadapi petani di lapangan. Petani juga dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran. Nilai musyawarah dalam sila keempat juga dapat diterapkan melalui penguatan kelompok tani dan koperasi pertanian. Kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya petani, tetapi juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama (Juwita et al., 2026). Melalui kelompok tani, petani dapat saling bertukar informasi mengenai teknik budidaya, harga pasar, hingga solusi terhadap permasalahan pertanian. Dengan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik, petani akan lebih mudah menghadapi tantangan yang muncul dalam kegiatan pertanian. Selain musyawarah, sila keempat juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam memimpin dan mengambil keputusan. Dalam sektor pertanian, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah kebijakan mengenai harga gabah, subsidi pupuk, serta bantuan alat dan mesin pertanian. Kebijakan tersebut harus dibuat secara adil dan mempertimbangkan kondisi petani kecil agar mereka tidak semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi.
Penerapan Nilai Pancasila
Penerapan nilai sila keempat juga berkaitan dengan pemerataan akses teknologi pertanian. Perkembangan teknologi saat ini dapat membantu meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja petani. Namun masih banyak petani di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses terhadap teknologi modern (Winarsih, 2025). Untuk itu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merancang program pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan adanya partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi dapat diterapkan secara lebih efektif dan bermanfaat bagi petani. Penggunaan teknologi yang tepat untuk meningkatkan produksi pertanian, dapat memberikan pengaruh baik dalam ketahanan pangan masyarakat.
Nilai sila lainnya tetap memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan pertanian. Sila pertama mengajarkan manusia untuk menjaga alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap petani sebagai bagian dari masyarakat. Sementara itu, sila ketiga dan sila kelima mengajarkan pentingnya persatuan dan keadilan sosial agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan pertanian secara merata.
Penutup
Di era modern seperti sekarang, tantangan pertanian menjadi semakin kompleks karena adanya perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan persaingan pasar global. Sektor pertanian membutuhkan kebijakan yang tepat dan melibatkan semua pihak agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Petani tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan, tetapi juga harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga nilai demokrasi dan musyawarah dalam sila keempat dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Pancasila bukan hanya simbol negara atau sekadar hafalan dalam pendidikan, tetapi juga pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sila keempat memiliki peran penting karena mengajarkan pentingnya musyawarah, partisipasi rakyat, dan kebijakan yang bijaksana. Jika pemerintah dan masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten, maka berbagai masalah pertanian dapat diselesaikan dengan lebih adil dan efektif. Dengan menerapkan nilai Pancasila, sektor pertanian Indonesia diharapkan mampu berkembang menjadi lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Daftar Pustaka
Hidayat, A. O., Ayu, I. W., & Wildan, M. (2024). Kajian Literatur: Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pertanian untuk Kesejahteraan Ekonomi Petani. Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan. 7(1), 241-245.
Juwita, N., Kusrini, N. & Kurniati, D. (2026). Peran Kelompok Tani Pada Petani Kelapa Sawit Swadaya Di Kecamatan Subah. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEUPA). 3(1), 41-51.
Lestari, E. D., Romadhani, F., & Nursyati. (2026). Peran Distribusi Pendapatan Pada Sektor Pertanian Di Desa Sambirampak Kidul. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. 3(2), 88-93.
Maulana, N. B., Irawati, I., & Karlina, N. (2026). Perbandingan Kebijakan Pengembangan Petani Muda di Indonesia dan Thailand. SOSPOL: Jurnal Sosial Politik. 12(1), 143-169.
Winarsih, P. W. (2025). Analisis Dampak Pengaruh Penggunaan Teknologi Modern Dalam Peningkatan Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Daya UtamaKecamatan Muara Padang). Jurnal Ekonomi Syariah. 2(2), 311-323.