Zahrah Alluthfiyyah (Universitas Negeri Malang)
Sejarah kepulauan Maluku pada abad ke-17 sering kali digambarkan sebagai era keemasan perdagangan rempah-rempah dunia. Namun, di balik kepopuleran cengkeh dan pala, terdapat konflik ekonomi yang memicu perlawanan rakyat. Salah satu peristiwa paling berdampak besar adalah Perang Hoamoal yang berlangsung antara tahun 1651 – 1656 di Semenanjung Hoamoal, Pulau Seram. Konflik ini bukan sekadar perang lokal antara elit politik dan kolonial, tetapi juga menggambarkan benturan antara sistem agraria tradisional masyarakat Maluku dengan monopoli perdagangan yang diterapkan VOC.
Bagi masyarakat Hoamoal, cengkeh bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari struktur sosial dan kehidupan komunitas (Andaya, 1993). Ini merupakan bentuk perlawanan oleh masyarakat petani atau resistensi agraria, di mana para petani lokal berjuang mempertahankan kedaulatan atas tanah dan hasil bumi mereka dari kebijakan monopoli VOC. Tulisan ini berfokus pada perlawanan masyarakat Hoamoal terhadap kebijakan monopoli cengkeh VOC serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal di Maluku.
Monopoli, Ekstirpasi, dan Penindasan Ekonomi
Konflik ini bermula dari ambisi VOC untuk menguasai pasar cengkeh dunia secara menyeluruh melalui pengendalian pasokan. Untuk menjaga agar harga tetap tinggi di Eropa, VOC menerapkan kebijakan Ekstirpasi, yaitu pemusnahan massal pohon cengkeh milik petani jika jumlah produksinya dianggap berlebih. Berdasarkan dokumen Resoluties Ambon (1650), Gubernur Arnold de Vlaming menjalankan aturan ini tanpa kompromi. VOC memandang pohon cengkeh sebagai aset perusahaan, sementara bagi petani, menebang pohon yang mereka tanam sendiri adalah bentuk penghinaan terhadap martabat dan keringat mereka.
Semua ini diperparah dengan kewajiban menjual hasil panen hanya kepada VOC dengan harga yang dipatok sangat rendah. Rakyat dilarang keras berdagang dengan pihak luar seperti pedagang dari Makassar, Jawa, atau Inggris yang sebenarnya menawarkan harga jauh lebih tinggi dan sistem pertukaran barang yang lebih adil. Menurut sejarawan Willard Hanna (1996), kebijakan ini menghancurkan kemandirian ekonomi Maluku dan memaksa rakyat hidup dalam kemiskinan di tengah kekayaan alam yang melimpah. Sistem kerja paksa atau herendiensten untuk memelihara perkebunan milik kompeni semakin memperdalam kebencian petani terhadap VOC.
Perlawanan Kimelaha Majira, Strategi Gerilya dan Aliansi Regional
Ketegangan tersebut akhirnya meledak menjadi perang terbuka pada tahun 1651 di bawah kepemimpinan Kimelaha Majira. Sebagai pemimpin lokal yang berwibawa, Majira menolak mentah-mentah perintah VOC untuk menebang pohon cengkeh milik rakyatnya dan berhenti melakukan perdagangan dengan Makassar. Perlawanan ini menjadi ancaman serius bagi Belanda karena Majira berhasil membangun aliansi strategis dengan Kerajaan Gowa (Makassar) dan faksi-faksi di Ternate yang tidak puas dengan dominasi Belanda. Dukungan dari Makassar sangat penting, karena mereka memasok senjata, amunisi, dan bantuan logistik melalui jalur-jalur tikus di Laut Banda.
Catatan dalam Daghregister (1651–1656) menunjukkan bahwa rakyat Hoamoal menggunakan taktik perang gerilya yang sangat efektif dan sulit diredam. Pasukan Majira memanfaatkan topografi wilayah yang berbukit-bukit dan hutan yang sangat lebat untuk menjebak patroli Belanda. Mereka membangun negeri (desa) di puncak-puncak gunung yang dikelilingi pagar kayu kuat dan bambu runcing sebagai benteng pertahanan. Perlawanan ini bukan hanya tentang militer, tetapi juga sabotase ekonomi di mana para petani sengaja menyembunyikan hasil panen mereka agar tidak jatuh ke tangan VOC. Bagi rakyat Hoamoal, mempertahankan pohon cengkeh adalah soal harga diri dan kedaulatan, mereka lebih memilih bertempur habis-habisan daripada menyerahkan masa depan anak cucu mereka kepada aturan monopoli yang mengekang mereka.
Kejatuhan Hoamoal
VOC merespons kegigihan rakyat Hoamoal dengan operasi militer besar-besaran. Di bawah komando perwira seperti Kapitein Joncker, VOC menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan semangat berjuang Majira hanya dengan adu senjata di hutan. Oleh karena itu, Belanda menggunakan strategi “bumi hangus” yang kejam. Pasukan VOC tidak hanya menyerang para pejuang, tetapi juga menghancurkan desa-desa sipil, membakar lumbung-lumbung padi, serta memutus akses air bersih. Tujuannya jelas, yaitu membuat rakyat kelaparan sehingga dukungan logistik bagi pasukan Majira terputus sepenuhnya.
Pada tahun 1656, setelah lima tahun pertempuran yang lama dan pengepungan laut yang ketat, benteng-benteng terakhir rakyat Hoamoal berhasil ditaklukkan. Dampak dari kekalahan ini sangat parah bagi struktur sosial dan agraria di Maluku Tengah. VOC melakukan deportasi massal, di mana penduduk asli Hoamoal yang tersisa dipaksa pindah ke wilayah Ambon dan Lease agar lebih mudah diawasi. Rapport Kapitein Joncker (1656) menggambarkan bagaimana Semenanjung Hoamoal dikosongkan secara total dari penduduk asli dan perkebunan cengkehnya dimusnahkan. Wilayah yang dulunya merupakan pusat kehidupan ekonomi yang makmur sengaja dibiarkan menjadi hutan liar untuk memastikan tidak akan ada lagi perlawanan petani di masa depan. Pembersihan wilayah ini menandai berakhirnya era perdagangan bebas di Maluku dan dimulainya penguasaan penuh oleh VOC yang mengubah petani merdeka menjadi pekerja paksa.
Penutup
Perang Hoamoal (1651–1656) menjadi bukti nyata bahwa penjajahan di Nusantara sering kali bermula dari pemaksaan kendali atas sumber daya agraria. Perlawanan Kimelaha Majira mencerminkan keberanian petani dalam mempertahankan hak ekonomi dan identitas sosial mereka yang melekat pada pohon cengkeh (Andaya, 1993). Meskipun berakhir dengan kekalahan militer dan pengosongan wilayah, peristiwa ini tetap menjadi pengingat sejarah tentang bagaimana praktik monopoli telah menghancurkan tatanan hidup masyarakat tradisional demi keuntungan komersial sepihak.
Daftar Pustaka
Andaya, L. Y. (1993). The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period. University of Hawaii Press.
Hanna, W. A., & Alwi, D. (1996). Turbulent Times Past in Ternate and Tidore. Yayasan Warisan dan Budaya Banda Naira.
Knaap, G. J. (2019). Potong kepala, pembantaian dan genjatan senjata di gugusan Amboina: 1500–1700. Negeri Saparua.
Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200. Palgrave Macmillan.
VOC. (1650). Resoluties Ambon: Beleid Gouverneur Arnold de Vlaming (Inv. no. 1253). Nationaal Archief, Den Haag.
VOC. (1651–1656). Dagh-register gehouden int Casteel Batavia anno 1651–1656. Arsip Nasional Republik Indonesia.
VOC. (1656). Rapport Kapitein Joncker over Hoamoal-oorlog. Dalam Sultan Hasanuddin tegen de VOC. Wikisource.