Chelsea Alessandra (Universitas Negeri Malang)
Sepanjang sejarah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh aparat serta kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dibiarkan, hal tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara, yaitu dengan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat, serta menyampaikan kritik, aspirasi, dan laporan melalui jalur hukum yang resmi agar penegakan hukum tetap berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengajarkan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut, masyarakat akan lebih peka terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekitarnya. Kesadaran ini juga mendorong masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap permasalahan sosial maupun tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai Pancasila, mereka akan lebih berani menyuarakan keadilan, membela hak-hak masyarakat yang dirugikan, serta menolak berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Langkah berikutnya yang dapat dilakukan masyarakat adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat. Pengawasan masyarakat merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang berhak mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti perkembangan informasi melalui media massa maupun media sosial, berdiskusi dalam forum masyarakat, serta menyampaikan pendapat atau aspirasi secara bertanggung jawab. Dengan adanya perhatian dan pengawasan dari masyarakat, aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena menyadari bahwa tindakan mereka berada dalam sorotan publik. Selain itu, pengawasan masyarakat juga dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum sehingga setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain meningkatkan kesadaran dan melakukan pengawasan, masyarakat juga dapat menyampaikan kritik dan laporan melalui jalur hukum yang sah apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kritik yang disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab dapat menjadi sarana penting untuk memperbaiki sistem serta mendorong aparat agar bekerja secara lebih profesional dan berintegritas. Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan tindakan yang melanggar hukum kepada lembaga yang berwenang. Melalui mekanisme hukum yang resmi, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses secara adil, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan jalur hukum juga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum di negara tersebut.
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum serta kurangnya pengawasan masyarakat masih menjadi tantangan penting dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah permasalahan tersebut melalui peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila, melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat, serta menyampaikan kritik dan laporan melalui jalur hukum yang sah. Sebagai refleksi, upaya memperkuat pendidikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat serta membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel dalam lembaga penegak hukum perlu terus dilakukan agar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum semakin kuat dan mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Daftar Rujukan
Herlinda, E., Hasibuan, P. M., Sembiring, R., Afrita, & Aflah. 2025. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan sebagai Upayapencegahan Korupsi. Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 5(4), 231–240.
Maritza, D. F., & Taufiqurokhman. 2024. Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 14(1), 71–84.
Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. M. R. W. 2024. Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
Nurkinan. 2018. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Demokrasi. Jurnal Politikom Indonesiana, 3(1), 26–40.
Syahfiradella, A. D., Budhiartie, A., & Syam, F. 2025. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Proses Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 13270–13279