Oleh: Medina Tazkya Irawan (Universitas Brawijaya)
Gambar 1. Kawasan Puncak Bogor saat Wisatawan sedang Berlibut di Kebun Teh
(Sumber: Iwan Supriyatna, Suara.com, 4 Maret 2025)
Kawasan Cisarua di Puncak telah lama menjadi salah satu ikon wisata alam di Indonesia. Udara yang sejuk, pemandangan pegunungan yang indah, serta hamparan hutan dan lahan pertanian menjadikan wilayah ini daya tarik bagi wisatawan dari berbagai daerah. Selain memiliki nilai ekonomi melalui sektor pariwisata, kawasan Puncak juga memegang peran ekologis yang sangat penting sebagai daerah resapan air bagi wilayah Bogor, Depok, hingga Jakarta.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wajah Puncak mengalami perubahan yang cukup drastis. Pertumbuhan villa, penginapan, dan berbagai destinasi wisata baru semakin masif. Lereng-lereng yang dahulu dipenuhi vegetasi kini mulai dipadati bangunan. Lahan pertanian yang seharusmya menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal perlahan beralih fungsi menjadi kawasan komersial. Fenomena ini sering dipandang sebagai bagian dari pembangunan dan kemajuan daerah. Akan tetapi, di balik pesatnya pembangunan tersebut, muncul berbagai persoalan yang patut menjadi perhatian bersama.
Ketika Alam Menanggung Biaya Pembangunan
Pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dapat menimbulkan dampak yang serius. Ketika kawasan hijau dikurangi untuk pembangunan villa atau tempat wisata, kemampuan tanah dalam menyerap air ikut menurun. Akibatnya, aliran air permukaan meningkat dan berpotensi menyebabkan banjir di wilayah hilir.
Selain itu, hilangnya vegetasi pada lereng-lereng perbukitan juga meningkatkan risiko longsor. Akar pohon yang sebelumnya berfungsi mengikat tanah tidak lagi tersedia dalam jumlah yang cukup untuk menjaga kestabilan lereng. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat kawasan Puncak memiliki topografi yang didominasi oleh daerah berbukit dan curah hujan yang relatif tinggi.
Ironisnya, daya tarik utama yang membuat banyak orang tertarik berinvestasi di kawasan ini justru berasal dari keindahan alamnya. Jika pembangunan terus dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan, bukan tidak mungkin keindahan tersebut akan berkurang dan pada akhirnya merugikan semua pihak, termasuk sektor pariwisata itu sendiri.
Petani yang Tersisih di Tanahnya Sendiri
Alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat lokal. Selama bertahun-tahun, banyak warga Puncak menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Lahan yang mereka kelola menjadi sumber pendapatan sekaligus bagian dari identitas sosial masyarakat setempat.
Namun, meningkatnya nilai ekonomi lahan akibat perkembangan pariwisata mendorong terjadinya perubahan kepemilikan dan fungsi lahan. Sebagian petani memilih menjual tanahnya karena alasan ekonomi, sedangkan lainnya menghadapi kesulitan mempertahankan lahan pertanian di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Akibatnya, luas lahan produktif terus berkurang.
Meskipun sektor pariwisata membuka lapangan pekerjaan baru, manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata. Tidak semua masyarakat memiliki keterampilan atau akses yang memadai untuk terlibat dalam industri tersebut.
Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu identik dengan kesejahteraan bersama. Ketika masyarakat yang telah lama tinggal dan menjaga kawasan tersebut justru kehilangan ruang hidupnya, maka perlu ada evaluasi terhadap arah pembangunan yang sedang berlangsung.
Menguji Makna Keadilan Sosial
Persoalan alih fungsi lahan di Puncak sejatinya bukan hanya masalah lingkungan atau ekonomi, tetapi juga masalah keadilan sosial. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama pembangunan. Sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengamanatkan bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa manfaat pembangunan sering kali tidak terdistribusi secara seimbang. Ketika keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat lokal menghadapi kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber penghidupan, maka prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud.
Pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling memengaruhi satu sama lain.
Membangun Tanpa Mengorbankan Masa Depan
Pembangunan dan pelestarian lingkungan sebenarnya bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila direncanakan dengan baik. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang serta menindak tegas pelanggaran yang berpotensi merusak kawasan lindung dan daerah resapan air.
Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat perlu menjadi prioritas. Dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata. Petani dan warga setempat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pembangunan.
Pelaku usaha juga perlu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Keuntungan ekonomi yang diperoleh hari ini tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Alih fungsi lahan hutan dan pertanian menjadi villa serta kawasan wisata di Puncak menunjukkan bahwa pembangunan dapat membawa konsekuensi yang kompleks. Di satu sisi, pembangunan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aktivitas pariwisata. Namun, di sisi lain, pembangunan yang tidak terkendali berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan memperbesar ketimpangan sosial.
Karena itu, pembangunan di kawasan Puncak harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan yang berdiri atau besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Jika keseimbangan tersebut dapat diwujudkan, maka Puncak tidak hanya akan tetap menjadi kawasan wisata yang indah, tetapi juga menjadi contoh pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi daerah lain di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Suara.com (2025, 4 Maret). Banjir di Puncak Cisarua Akibat Alih Fungsi Lahan, Ini Kata PTPN. https://www.suara.com/bisnis/2025/03/04/121540/banjir-di-puncak-cisarua-akibat-alih-fungsi-lahan-ini-kata-ptpn
Kumparan News (2025, 17 Maret). Petaka Alih Fungsi Lahan di Puncak Berujung Terjangan Banjir di Jabodetabek. https://kumparan.com/kumparannews/petaka-alih-fungsi-lahan-di-puncak-berujung-terjangan-banjir-di-jabodetabek-24hIVpVz63h/1
Irenita, N., Suryobuwono, A. A., Herdian, T., Purnomo, V. M., Gugat, R. M. D., & Ellenlies. (2022). Analisis kinerja ruas jalan raya puncak (Taman Safari-Gunung Mas) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan menggunakan software PTV Vissim. Jurnal Sistem Transportasi & Logistik, 2(1), 7–13.