Author name: admin

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Negara Pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berbagai kasus menunjukkan bahwa aparat tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga melakukan kekerasan yang berujung pada luka, kematian, hilangnya hak, serta rasa aman masyarakat. Negara gagal menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi warga (Pasal 28I ayat 4 UUD 1945) ketika pelanggaran seperti ini terjadi. Ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Prinsip Penggunaan Kekuatan dan Budaya Kekerasan Kekerasan aparat terjadi saat demonstrasi pada tahun 2019, 2020 (Omnibus Law), 2022 (BBM), hingga 2024, di mana aparat sering menggunakan kekuatan berlebihan. Pola ini menunjukkan bahwa masalah bukan terletak pada individu aparat, melainkan budaya institusi. Prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas tidak diterapkan, yang melanggar Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (PBB, 1990).

Fenomena sound horeg dalam beberapa tahun terakhir menjadi tren yang semakin populer di kalangan remaja Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Sound horeg merujuk pada penggunaan perangkat pengeras suara berdaya besar yang menghasilkan suara musik dengan volume ekstrem dan biasanya digunakan dalam konvoi, parade jalanan, ataupun acara hiburan komunitas di ruang publik.

Karikatur ini menggambarkan kondisi Raja Ampat di Papua Barat, salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia yang kini menghadapi ancaman serius akibat penambangan nikel berlebihan, pembangunan yang tidak berkelanjutan, serta potensi eksploitasi sumber daya alam lainnya.

Kata ‘nanti aja’ sering kali digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam interaksi sosial, bukan untuk menunda suatu pekerjaan tetapi sudah menjadi pola perilaku kolektif. Objek yang diteliti dalam kajian ini adalah ungkapan tersebut yang sudah dianggap biasa tetapi sebenarnya menyimpan banyak masalah kompleks. Latar belakang kajian objek ini adalah adanya sebuah paradoks: si satu sisi, ‘nanti aja’ diterima sebagai bagian dari dinamika sosial yang fleksibel dalam budaya kolektif yang mengutamakan harmoni (Searle, 1995); di sisi lainnya, kebiasaan ini justru menciptakan dampak negatif pada produktivitas, efektivitas kelompok, serta menimbulkan ketegangan interpersonal (Amalia, 2021).

Pasar tradisional adalah pilar fundamental ekonomi kerakyatan dan berfungsi ganda sebagai pusat transaksi sekaligus ruang interaksi sosial di perkotaan. Namun, eksistensinya semakin tertekan oleh persaingan signifikan dari pasar modern yang menawarkan kondisi fisik lebih higienis dan tertata, sering kali membentuk persepsi negatif di kalangan masyarakat. Menanggapi tantangan ini, Pemerintah Kota Malang mengambil inisiatif strategis melalui program revitalisasi fisik Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo, meliputi perbaikan penataan kios, sanitasi, dan fasilitas umum. Keberhasilan kebijakan publik, khususnya revitalisasi, tidak hanya diukur dari output fisik semata, tetapi harus dinilai dari outcome sosialnya, yaitu sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan dimaknai secara positif oleh masyarakat penerima manfaat.

Di zaman digital yang terus mengalami perkembangan, teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT mulai memasuki ranah pendidikan sebagai sumber pendukung untuk menyelesaikan berbagai macam tugas akademis. Mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan sebagai pihak yang memiliki peranan dalam proses belajar juga terlibat didalam pemanfaatan teknologi ini. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai persepsi mahasiswa terhadap adanya ChatGPT, terutama mengenai pengaruh terhadap integritas akademik, yang merupakan prinsip dasar dalam pendidikan tinggi (Ali dkk., 2023)

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita memiliki dorongan untuk membangun hubungan persahabatan (Pratiwi & Lestari, 2017). Namun, bagi mahasiswa, mobilitas pendidikan seringkali memaksa persahabatan berubah menjadi hubungan jarak jauh. Dalam situasi ini, keterbatasan fisik menjadi tantangan nyata yang menguji kualitas hubungan. Intensitas dalam berkomunikasi terbukti menjadi hal penting dalam menjaga hubungan jarak jauh antar mahasiswa. Hal ini dibuktikan dalam studi Nuraeni dan Lalana (2024), di mana mahasiswa mempertahankan komunikasi mereka dengan memanfaatkan sarana seperti telepon, texting, dan video call.

Di tengah dinamika pariwisata pasca-pandemi yang semakin menekankan pengalaman bermakna, Kota Malang muncul sebagai contoh potensial bagaimana integrasi antara edukasi dan budaya bisa menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa yang juga pengamat pariwisata, kami yakin bahwa konsep “Education Culture Tourism” (ECT) bukan hanya tren sementara, melainkan strategi esensial untuk membangun destinasi yang tak hanya menarik wisatawan, tapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Melalui lensa opini ini, kami akan membahas bagaimana tiga destinasi kunci di Malang yaitu Museum Brawijaya, Kampung Keramik Dinoyo, dan Universitas Negeri Malang bisa dioptimalkan melalui pendekatan ini. Pendapat kami didasarkan pada analisis mendalam terhadap potensi dan tantangan mereka, dengan harapan mendorong pemangku kepentingan untuk bertindak lebih proaktif. Artikel ini akan dibagi menjadi sub-bab untuk membahas setiap aspek secara rinci, agar pembaca bisa melihat gambaran holistik tanpa kehilangan kedalaman.

Kota Malang sebagai kota pendidikan telah lama menjadi tujuan utama bagi ribuan mahasiswa perantau dari berbagai daerah di Indonesia. Perpindahan ke lingkungan perkotaan bukan hanya perubahan geografis, tetapi juga perubahan sosial, budaya, dan psikologis yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi. Gaya hidup perkotaan hadir melalui mobilitas masyarakat yang cepat, keberagaman budaya, serta pola hidup modern yang sering kali berbeda jauh dengan kebiasaan di daerah asal. Mahasiswa harus menghadapi berbagai tekanan mulai dari tuntutan akademik, penyesuaian budaya, hingga perubahan ritme kehidupan sehari-hari. Banyak dari mereka mengalami culture shock ketika pertama kali berhadapan dengan tuntutan kemandirian dan intensitas persaingan di kota. Namun, dinamika perkotaan juga membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk berkembang melalui akses fasilitas publik, komunitas kreatif, dan kesempatan membangun karakter yang lebih mandiri serta adaptif.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digaungkan sebagai solusi revolusioner untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, telah resmi dijalankan dengan gelontoran dana triliunan rupiah. Muncul pula masalah ketimpangan distribusi yang mencolok di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang ironisnya menjadi daerah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Data menunjukkan bahwa alokasi penerima masih sangat timpang dan terkonsentrasi di wilayah padat penduduk, sementara anak-anak di pelosok kesulitan mengakses program ini akibat hambatan logistik dan infrastruktur. Ketidakadilan ini merusak kepercayaan publik terhadap janji “untuk semua anak Indonesia”, serta beban fiskal dan sosial yang mengancam keberlanjutan program ini juga menjadi sorotan tajam. Alokasi anggaran yang membengkak hingga triliunan rupiah menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan negara untuk membiayai program ini secara konsisten, tanpa mengorbankan sektor penting lain seperti pendidikan dan layanan kesehatan dasar, program ini memicu pertanyaan kritis: apakah inisiatif yang semula bertujuan baik ini kini justru berbalik menjadi ancaman bagi kesehatan anak-anak dan keberlanjutan fiskal negara?