Artikel

Seperti yang kita ketahui bahwasanya Batavia berkembang sebagai pusat perdagangan utama setelah VOC merebut dan membangun kembali kota Jayakarta pada 1619. Sebagai pusat dagang VOC, Batavia menarik berbagai kelompok masyarakat. Di antara banyaknya kelompok masyarakat, ada beberapa perempuan pribumi yang berperan penting dalam rumah tangga pegawai Belanda yang dikenal sebagai ‘Nyai’.

Safina Faridha Azzahroh (Universitas Negeri Malang) PendahuluanPada abad ke-17, Nusantara mengalami perubahan penting ketika ekspansi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tidak

Batik merupakan seni kerajinan tradisional sekaligus warisan budaya Nusantara yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit. Batik awalnya berkembang di Kepulauan Jawa, dengan istilah yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu “Amba” yang berarti menulis dan titik. Setiap daerah di Nusantara memiliki ciri khas batiknya masing-masing, termasuk batik di Pulau Madura. Salah satu daerah yang terkenal dengan budaya batiknya adalah Kota Pamekasan, Kota ini disebut dengan kota pengrajin batik di Madura. Batik Madura mulai berkembang pada abad ke-16 hingga ke-17, pada masa pemerintahan Raja Ronggosukowati di Kerajaan Madilaras, Pamelingan. Pada masa itu, Kerajaan Madilaras berperan sebagai pusat kegiatan politik, agama, sosial, dan budaya masyarakat Madura. Batik di Madura awalnya digunakan sebagai pakaian khusus bagi kalangan bangsawan untuk menjadi simbol status sosial serta identitas budaya. Raja Ronggosukowati kemudian mendorong masyarakat lokal untuk mempelajari budaya teknik membatik tulis dengan mengambil inspirasi dari lingkungan sekitar di Pulau Madura. Esai ini mengkaji sejarah perkembangan batik sejak masa kolonial, khususnya batik Madura di Kota Pamekasan serta menguraikan ciri khas corak motif dan warna, serta makna filosofinya sebagai bagian dari identitas warisan budaya bangsa.

Sejarah kepulauan Maluku pada abad ke-17 sering kali digambarkan sebagai era keemasan perdagangan rempah-rempah dunia. Namun, di balik kepopuleran cengkeh dan pala, terdapat konflik ekonomi yang memicu perlawanan rakyat. Salah satu peristiwa paling berdampak besar adalah Perang Hoamoal yang berlangsung antara tahun 1651 – 1656 di Semenanjung Hoamoal, Pulau Seram. Konflik ini bukan sekadar perang lokal antara elit politik dan kolonial, tetapi juga menggambarkan benturan antara sistem agraria tradisional masyarakat Maluku dengan monopoli perdagangan yang diterapkan VOC.

Ketika kita membahas tentang kekerasan dan monopoli rempah di Nusantara pada awal abad ke-17, kita tidak akan terlepas dari seorang tokoh yang bernama Jan Pieterszoon Coen. Ia merupakan seorang perwira angkatan laut Belanda dan sekaligus menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada awal abad ke-17. Pada masa itu, bangsa-bangsa Eropa berlomba untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, salah satunya adalah tanaman pala dari Kepulauan Banda yang sangat berharga di pasar dunia. Kepulauan Banda sejak abad ke-16 memang sudah dikenal sebagai satu-satunya daerah penghasil pala dan fuli yang sangat diminati oleh para pedagang internasional. Kondisi ini membuat Kepulauan Maluku dan Banda dijuluki sebagai Spice Islands (pulau rempah-rempah) yang menjadi daya tarik bagi kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Belanda berusaha menyingkirkan para pesaing seperti East India Company dan para pedagang Asia demi menguasai perdagangan secara penuh. Dalam situasi ini, Jan Pieterszoon Coen memimpin tindakan keras di Banda pada 1621 yang bertujuan untuk menegakkan monopoli perdagangan. Esai ini akan membahas bahwa kekerasan tersebut bukan sekadar peristiwa tragis, tetapi bagian dari upaya membangun kapitalisme kolonial yang lebih mengutamakan keuntungan daripada kemanusiaan.

Perjanjian Bongaya (1667), konstelasi politik Maluku Utara terbangun dalam sistem Moloku Kie Raha, yang menempatkan Kesultanan Ternate sebagai pusat hegemoni politik, militer, dan ekonomi dengan dukungan kerajaan vasal seperti Jailolo, Bacan, dan Moti. Struktur ini menciptakan stabilitas regional melalui kontrol Ternate atas perdagangan rempah, jaringan diplomasi, dan kekuatan maritim. Perjanjian Bongaya menjadi titik balik yang mempercepat dominasi VOC di Kawasan Timur Nusantara, mengakibatkan kemerosotan kedaulatan Ternate, fragmentasi elit, dan disintegrasi tatanan politik tradisional. Periode 1667–1700 menjelaskan fase “puncak dan lembah” dalam sejarah politik Ternate, ditandai oleh intervensi kolonial, konflik internal, dan ketergantungan struktural terhadap VOC. Esai ini mengkaji hubungan Ternate dengan kerajaan vassal sebelum Bongaya, perkembangan politik Ternate pasca-perjanjian, serta faktor utama fragmentasi politik Maluku Utara, polarisasi “puncak dan lembah”, perubahan pola fragmentasi antarkerajaan, dan kebijakan VOC di bawah kepemimpinan Cornelis Speelman.

Dalam catatan sejarah militer, tidak semua kemenangan layak dirayakan. Istilah “Kemenangan Pyrrhic” merujuk pada Raja Pyrrhus dari Epirus yang pada waktu itu mengalahkan Romawi di Pertempuran Asculum (279 SM). Ia meratap bahwa “Satu kemenangan lagi seperti ini, dan aku akan binasa.” Ia menang secara taktis, namun kenyataannya kehilangan seluruh perwira dan kekuatan tempur utamanya.

Pembangunan sistem kanal di kota Batavia pada abad ke-17 tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur perkotaan, tetapi juga berperan dalam pembentukan identitas arsitektur kolonial yang hibrida. Setelah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menaklukkan Jayakarta dan mendirikan Batavia pada 1619, kota ini dirancang mengikuti pola perencanaan kota Belanda dengan sistem kanal dan tata ruang grid. Namun, model Eropa tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan lingkungan tropis Nusantara sehingga memunculkan proses adaptasi yang memengaruhi bentuk arsitektur dan tata kota. Karena itu, pembangunan kanal di Batavia tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, transportasi, dan pengendalian lingkungan, tetapi juga mendorong lahirnya arsitektur Indis yang terbentuk dari perpaduan konsep Belanda dengan kondisi lingkungan dan unsur lokal Nusantara.(Balk dkk., 2007)

Kepulauan Banda bukan hanya sekumpulan pulau kecil di Kepulauan Maluku; pulau ini merupakan tempat di mana rempah pala yang terkenal, tapi juga dipenuhi dengan tragedi kemanusiaan yang kelam. Sebelum tahun 1621, kawasan ini berdiri sebagai pusat ekonomi, kedaulatan politik, dan struktur sosial yang mandiri dan setara di bawah para pemimpin adat yang dikenal sebagai “Orang Kaya.” Namun, saat VOC datang untuk memonopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan genosida di bawah kekuasaan Jan Pieterszoon Coen, itu bukan sekadar aksi militer biasa. Ini adalah proyek genosida dan rekayasa sosial yang secara sistematis memutus akar peradaban dan identitas asli “Wandan.” Tragedi eksekusi 44 orang kaya di Pari Rante serta pengungsian penduduk asli yang tersisa menandai awal hilangnya identitas maritim Banda. Identitas tersebut kemudian digantikan oleh struktur masyarakat perkebunan yang multietnis dan hierarkis. Akibatnya, struktur sosial Banda yang modern sebagai masyarakat multikultural tumbuh dari sisa-sisa perbudakan dan sistem kolonial pada saat itu.

Tim Peneliti UM Lakukan Inventarisasi Warisan Budaya Jepang di Kota Batu